ANGKATAN XIX - 2000

Facebook; Jejaring Sosial Atau Jebakan Sosial?

2009-11-30T07:31:00.000-08:00

Oleh: Muh Shuhufi Abdullah (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin)

Situs jejaring sosial (social network) seharusnya dapat memberikan nuansa baru dalam kehidupan sosial kita. Namun kenyataannya, situs-situs tersebut sudah mulai dipertanyakan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas hidup, atau bahkan cenderung membuat kita salah arah dan menjadikan kita terjebak dalam bentuk interaksi "dunia maya" yang cenderung meninggalkan interaksi sosial (social gathering).

Facebook adalah situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Pada awalnya, keanggotaannya dibatasi untuk siswa dari Harvard College, namun dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya.

Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs jejaring sosial ini. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat surat-e apapun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Facebook merupakan sebuah fitur yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan banyak orang secara sangat mudah. Facebook menjadikan pertemanan semakin mudah dan dekat. Seseorang di Makassar dapat memperoleh teman atau kenalan di daerah mana saja di dunia ini dan berkomunikasi dengannya hampir di setiap saat dengan biaya sangat murah. Facebook juga memungkinkan mereka saling bertukar foto dan profil masing-masing sehingga lebih saling mengenal jauh lebih baik dari sekadar berkomunikasi lewat telpon.

Masyarakat pengguna Facebook disulap menjadi para aktivis virtual. Mereka tidak merepresentasikan kenyataan dan permasalahan dunia yang sebenarnya. Misalnya saja, ketika ada sebuah kejadian yang menimpa umat Islam, maka mereka cukup dengan menyimpan bela sungkawa, kecaman, atau gagasannya di dinding Facebook, dan sudah, mereka merasa aman dan seakan-akan telah terlepas dari kewajiban lain.

Sebagai contoh konkret adalah ketika terjadi gempa bumi di Padang baru-baru ini, dinding-dinding facebook dipenuhi dengan ucapan-ucapan belasungkawa dengan berbagai bentuk dan kata-kata ikut prihatin. Mudah-mudahan saja ucapan itu diikuti dengan aksi nyata dalam meringankan beban saudara-suadaranya yang sedang ditimpa musibah.

Belum lagi ketika situs facebook menawarkan fasilitas untuk dapat masuk dalam profil seseorang dan bisa mengakses informasi-informasi yang sifatnya privat dan sangat rahasia, seperti akses ke foto-foto. Fasilitas-fasilitas seperti ini tentunya dapat lebih mempererat hubungan komunikasi dan silaturrahmi, tetapi pada sisi lain tetap harus dibuat batasan-batasan untuk menghindari kemungkinan munculnya efek-efek negatif dari fasilitas ini.

Terutama sekali karena foto-foto yang diupload dalam profil tersebut dapat saja berbentuk foto-foto koleksi pribadi yang secara islami tidak pantas ditampilkan dan diperlihatkan kepada orang lain.
Kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook juga bisa membahayakan dan merusak performa mental seseorang.

Hal ini memang bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya situs-situs jejaring sosial, di mana pengguna diiming-imingi untuk dapat menemukan teman-teman lama atau berkomentar mengenai apa yang sedang terjadi pada rekannya saat itu. Efeknya adalah suatu hubungan mulai menjadi kering ketika para individunya tak lagi menghadiri social gathering, menghindari pertemuan dengan teman-teman atau keluarga, dan lebih memilih berlama-lama menatap komputer (atau ponsel). Dan ketika berinteraksi langsung dengan rekan-rekan, mereka menjadi gelisah karena "berpisah" dari komputernya dan ingin cepat-cepat kembali berada di depan komputernya.

Ketika persoalan jejaring sosial ini masuk ke dalam ranah keagamaan, maka dapat dipahami bahwa agama Islam sangat menekankan adanya etika dan akhlak dalam bangunan interaksi sosial. Sungguh ironi, jika situs persahabatan dan jalinan silaturrahmi itu dianggap bertentangan dengan hukum Islam, karena situs ini merupakan alat komunikasi dari hasil kreativitas manusia yang juga anugerah Allah swt untuk bisa memanfaatkan alam dan alat untuk kemajuan kemaslahatan.

Teknologi adalah sunatullah dan tidak ada yang bisa menghambatnya karena dia akan berjalan terus. Yang menjadi persoalan, bukan alat layanan atau facebook, tetapi orang yang memakai alat tersebut. Jadi, selama untuk kemaslahatan dibolehkan dalam Islam, termasuk penggunaan situs facebook, yang tidak boleh adalah orang memanfaatkan alat itu untuk ke arah yang tidak baik.

Dampak negatif dari penggunaan situs facebook tidak mesti menjadi alasan untuk melarang situs itu, justru menjadi tugas para ulama dan pemerintah mengarahkan alat itu menjadi sesuatu yang produktif dan tidak dipergunakan pada tempat yang salah. Facebook juga bisa menjadi media dakwah. Facebook itu harus dimanfaatkan ke arah yang positif sehingga facebook bisa menjadi dunia nyata yang mendatangkan banyak manfaat.

Untuk menghindari efek-efek negatif yang mungkin dimunculkan oleh facebook, maka harus ada langkah konkret dalam memperbarui paradigma (cara pandang) terhadap facebook dan produk internet lainnya sebagai sarana atau media yang memberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah swt.

Maka, peningkatan produktivitas akan mengalami lonjakan kenaikan yang tinggi karena media itu telah memberi banyak manfaat kepada kita, seperti terjalinnya hubungan silaturrahmi secara cepat dan meluas, saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara membuat catatan-catatan yang bermuatan positif pada dinding-dinding facebook, bukan menjadi sarana yang menjerumuskan dan menjebak kita kepada kesia-siaan, waktu yang terbuang dan berbagai kemudaratan lainnya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa facebook sebagai alat dan media komunikasi menempati posisi bebas nilai. Seperti halnya telepon, surat menyurat, dan berbagai alat komunikasi lainnya, facebook tidak menempati posisi halal atau haram. Tatacara berkomunikasi, isi komunikasi, serta profil yang ditampilkan, itulah yang bisa dinilai. Apakah sesuai dengan norma dan etika Islam atau tidak. Seorang muslim selayaknya memperhatikan nilai-nilai akhlak Islam dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam menggunakan facebook. (**)fajar

Masyarakat Perlu Ikut Mengawasi Kinerja Polisi

2009-11-30T07:13:00.000-08:00

KEPOLISIAN Daerah Sulsel mengapresiasi jajak pendapat Litbang Harian Fajar terkait penilaian kinerja kepolisian di daerah ini. Poling tersebut dinilai memberikan kontribusi dan akan menjadi salah satu referensi menjalankan pembenahan demi kemajuan korps polisi.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulsel, Komisaris Besar Polisi H Hery Subiansauri, Minggu, 29 November, mengatakan, Polri khususnyaPolda Sulsel secara bertahap melakukan perubahan kultur secara internal. “Proses reformasi birokrasi
dan kultur polri memang membutuhkan waktu. Dan ini, tidak Masyarakat Perlu Ikut Mengawasi bisa berjalan maksimal jika masyarakat tidak ikut memberi kontribusi berupa kerjasama,”imbuh Hery.

Lebih jauh Hery mengatakan, proses reformasi polri telah menjadi prioritas utama. Setidaknya, program yang telah diluncurkan berupa “quick win” adalah tahapan untuk memperbaiki citra institusi baju cokelat ini. Program yang dicanangkan tersebut ditargetkan tuntas hingga 2025. Tahapannya, polisi berusaha membangun kepercayaan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pelayanan secara prima.

Terkait dengan poling masalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang makin menurun, disebut Hery menjadi perhatian khusus. Olehnya itu, ia tidak henti-hentinya meminta agar masyarakat turut melakukan pengawasan setiap pergerakan personel polisi di lapangan. “Masyarakat jangan segan- segan melaporkan jika ada oknum polisi yang mengabaikan laporan karena itu adalah bagian utama dari proses perubahan kultur, utamanya membangun kepercayaan” imbau
Hery. sumber FAJAR

y_key_7640248c22416fa6.html

2009-11-28T19:34:00.000-08:00

72db39d1bbf9f1ca

HUT BRIMOB 64 : Brimob Diminta Hindari Kekerasan

2009-11-23T04:30:00.000-08:00

MAKASSAR (FAJAR ONLINE) -- Personel Brigade Mobile (Brimob) diminta tidak mengedepankan tindak kekerasan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Upaya tersebut akan memberikan kepercayaan kepada masyarat sebagai bagian reformasi Polri.

Hal itu disampaikan, Kapolda Sulsel dan Sulbar, Irjen Polisi Adang Rochjana saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke 64 Korps Brigade Mobile di Mapolda Sulsel, Sabtu, 14 November.
Adang mengatakan, perubahan perilaku yang tegas dan humanis adalah bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Polri saat ini berupaya komitmen dengan tugas demi membangun kepercayaan masyarakat. Kami minta semua personel bisa menghindari tindak kekerasan di lapangan," pinta Adang.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengatakan, upaya yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari pola pembinaan yang diberikan. Brimob yang menjadi kekuatan di tubuh Polri tetap dituntut untuk bertugas profesional dan menghindari kegiatan yang kontra produktif di masyarakat.

Selepas upacara peringatan, sejumlah atraksi disuguhkan sekira 800 personel Brimob. Dari prosesi adat Makassar berupa angngaru, gandrang bulo, marching band, dan kolone senapan.

Atraksi gandrang bulo yang melibatkan ratusan prajurit Brimob tampil atraktif. Dengan mengenakan seragam lengkap, para prajurit ini juga mengaitkan sarung serta penutup kepala yang terbuat dari kain khas. Warnanya; merah dan kuning Makassar.

Penampilan tarian adat ini semakin lengkap dengan hadirnya musik pengiring dari Sanggar Seni Alam Daeng Serang.

Kelihaian personel Brimob dalam memainkan senapan juga diperlihatkan pada penampilan kolone senapan. Pada sesi ini, kemampuan konsentrasi dalam membentuk gerak yang padu diperlihatkan kepada seluruh pejabat utama Polda Sulsel dan Sulbar serta unsur Muspida Sulsel.

Tak pelak, setiap gerakan apik yang ditampilkan selalu mendapat apresiasi dari seluruh peserta peringatan HUT. Sekira 20 menit pergumulan dengan memainkan senapan ini dijajal dengan berbagai bentuk formasi.

Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Abdul Rakhman Baso mengatakan, saat ini jumlah personel Brimob Polda Sulsel mencapai 1.500 orang. Padahal, idealnya, untuk mengisi tiga detasemen yang ada Brimobo butuh sekira 2300.

"Kita masih kekurangan 800 personel. Setiap tahun kuota untuk Brimob sedikit sekali." jelas mantan Wakasat Brimob Kelapa Dua Mabes Polri itu.

Untuk tahun ini saja, sambung Rakhman, kouta untuk Brimob Polda Sulsel hanya 16 orang. Mereka yang disebar ke tiga detasemen dan satu sub detasemen Gegana. "Kita hanya berupaya maksimalkan personel yang ada," kunci Rakhman. (rah)

Kapolri : Akan Dipertanggungjawabkan Dunia Akhirat !!

2009-11-23T04:04:00.000-08:00

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan bahwa penanganan kasus pimpinan nonaktif KPK Bibit-Chandra akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat, dan tidak ada rekayasa.

"Kami pertanggungjawabkan dunia akhirat, lahir batin tidak ada rekayasa. Kami pastikan tidak ada uang satu sen pun untuk kasus ini," kata Kapolri Bambang Hendarso Danuri saat raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis malam.

Menurut Kapolri, kasus ini bermula dari adanya kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan tersangka ketua nonaktif KPK Antasari Azhar. Dari kasus tersebut, kemudian muncul testimoni dari Antasari Azhar pada 16 mei 2009. Testimoni tersebut dilanjutkan dengan adanya laporan polisi (LP).

Menurut Kapolri, berdasar LP dan testimoni tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyidikan.

Kapolri menjelaskan dari penyidikan yang dilakukan diindikasikan adanya aliran dana sebesar Rp17,2 milliar ke salah satu perusahaan yang ada hubungan emosional dengan pimpinan KPK.

"Kami juga mendapatkan ada aliran dana Rp6 milliar. Atas kesaksian Ary Muladi dan kami punya bukti-bukti alirannya," kata Kapolri.

Kapolri juga menjelaskan bahwa selama ini Ary Muladi mengaku tidak kenal dengan pimpinan KPK, padahal polisi punya bukti Ary Muladi enam kali datang ke KPK.

"Dan saudara Edi Soemarsono berkali-kali datang ke KPK, bahkan jika datang melalui pintu khusus," kata Kapolri.

Atas semua itu, kata Kapolri, penyidik memiliki bukti-buktinya.

"Dalam kasus ini kami memeriksa 22 saksi, tiga saksi ahli jadi sudah terpenuhi semua persyaratan," kata Kapolri.

Dalam kesempatan itu Kapolri juga menjelaskan saat pemeriksaan dan penggeledahan polisi tidak mau melakukannya dengan gaduh atau mengundang media massa.

"Tanggal 29 Oktober 2009 kami lakukan penahanan karena dinamika yang begitu keras bukan karena dibayar. Ini bisa dibuktikan," kata Kapolri.

Kapolri mengakui bahwa dengan pembukaan rekaman di MKRI telah memposisikan Polri sebagai penegak hukum yang tak ada namanya sama sekali.

Formula Kapolri Jend.Pol Bambang Hendarso

2009-11-23T03:56:00.000-08:00

Ditulis Oleh Komisi Kepolisian, 28 Januari 2009
REMUNERASI DILINGKUNGAN POLRI
DALAM MERAIH QUICK WINS
1.Arti harafiah Remunerasi
Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya imbalan atau gaji. Dalam konteks Reformasi birokrasi, pengertian Remunerasi, adalah penataan kembali sistim penggajian yang dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.

2.Latar belakang kebijakan Remunerasi
Remunerasi dilingkungan Polri adalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.
Namun pada tataran pelaksanaannya, Perobahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tsb tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari PNS yang mengawakinya. Perobahan dan pembaharuan tsb. dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:
a. Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian
aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani ataufeodal style dsb.)
b. Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme)
c. Rendahnya kuaiitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri.
d. Kuaiitas.manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan
tidak efisien.
e. Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

3. Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi
Polri adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan Polri, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perobahan kultur Polri (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap anggota Polri diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

4. Apakah hanya Institusi Polri saja yang melaksanakan Remunerasi ?
Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh
lembaga Pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas kedalam tiga kelompok :

a. Prioritas pertama adalah seluruh instansi Rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan Negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparatur Negara.
b. Prioritas kedua adalah kementrian/lembaga yg terkait dg kegiatan ekonomi, system produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.
c. Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yg tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

5. Landasan hukum Kebijakan Remunerasi.
a. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan bebas dari KKN.
b. UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang ad/7 & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawahnya. ( Psl 7, UU No.43/1999)
c. Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : u Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. ".
d. Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
e. Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya 'Equal remuneration for jobs of equal value9' (Pekerjaan yg sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yg sama)

6. Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Polri. ?

Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformas Polri, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perobahan kultur Polri didalam melaksanakan tugas Pokoknya Sedangkan keberhasilan merobah kultur akan tsb. Akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi dilingkungan Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perobahan dan pembaharuan dibidang Instrumental, bidang struktural dan bidang kultural. Bahkan pada pertengahan tahun 2008 (pasca pergantian Pimpinan Polri) upaya * untuk mewujudkan out come daripada reformasi Polri tsb, lebih dipacu lagi dengan dikeluarkan dan diimplementasikannya kebijakan Akselerasi transformasi Polri. Yang sasarannya meliputi 27 program

7. Pentahapannya

Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :
a. Pengumpulan data informasi jabatan
b. Analisa jabatan
c. Evaluasi jabatan dan Pembobotan
d. Grading atau penyusunan struktur gaji baru.
e. Job pricing atau penentuan harga jabatan
f. Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh
Meneg PAN)

8. Prinsip dasar kebijakan Remunerasi

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah ad/7 dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa laiu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga dikenal adanya istilan POPS (pinter goblok penghasilan sama). Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

9. Kapolda yang diharapkan, dalam memanfaatkan momentum Remunerasi .

Pertama harus disadari bahwa sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin matang, maka tuntuttan masyarakat untuk dilayani, dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi negara juga semakin meningkat. Termasuk tekanan dan tuntuttannya terhadap perobahan kinerja Polri. Oleh sebab itu Polri harus segera menyesuaikan diri dengan tuntuttan perobahan tsb. Oleh karena jika tidak responsif dan tidak adaptif dengan perobahan tsb niscaya Polri akan kehilangan legitimasinya dimata masyarakat, Polri akan ditinggalkan masyarakatnya dalam arti masyarakat mungkin akan meminta jasa perlindungan dan pelayanan kepada Instansi lain yang justru menjadi kornpetitor Polri. Polri akan menjadi hujatan dan cemoohan masyarakat bahkan mungkin juga tugas pokok dan kewenangan Polri sedikit demi sedikit akan dipreteli atau dilimpahkan kepada Instansi lain.

Oleh sebab itu Momentum Remunerasi harus dijadikan sebagai media atau momentum dengan sebaik-baiknya oleh para Kapolda dalam memotivasi anggotanya merobah kultur dan peningkatan profesionalisme nya. Kebijakan masa lalu sebelum Reformasi mungkin saja dimata anggota, Pimpinan tahunya hanya menuntut perobahan dan peningkatan kinerja tanpa ada imbalan apapun. Tapi kali ini mereka sudah jelas akan diberi imbalan dengan peningkatan kesejahteraan baik berupa tunjangan kinerja dan atau kenaikan gaji.

10. Perobahan dan peningkatan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas Penegakkan hukum, Pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakatnya, harus diawali dengan perobahan kultur anggotanya. Yang diawali dengan pemberian keteladanan, dorongan serta kontrol oleh para Perwiranya.

PENEKANAN PROGRAM UNGGULAN POLRI DALAM RANGKA MERAIH KEBERHASILAN SEGERA ( Quick Wins )

LATAR BELAKANG.

. Pengaruh global telah membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
. Tuntuan masyarakat terhadap Pelayanan Polri selaku Pemelihara Kamtibmas, Lin, Yom, dan Gakkum semakin meningkat.
. Polri telah mereformasi diri melalui Bijak Perubahan Instrumental, Struktur, Kultural ( POLISI SIPIL ), namun hasilnya belum sesuai harapan masyarakat.
. Untuk mencapainya harapan masyarakat Polri perlu mempercepat proses REFORMASI BIROKRASI, salah satunya melalui PROGRAM UNGGULAN.

PROGRAM UNGGULAN POLRI DALAM RANGKA MERAIH
KEBERHASILAN SEGERA ( Quick Wins )

A. Internal dan External Polri
1. Instrumental
2. Struktural
3. Kultural ==> Belum maksimal

B. LAKGAS SAAT INI

* Har Kamtibmas
* Lin
* Yom
* Yan
* Gakum

C. PROGRAM UNGGULAN

QUICK WINS
QTAP ==> Quick - Transparan - Akuntabel - Profesional .

D. LAKGAS YANG DI HARAPKAN

* Har Kamtibmas
* Lin
* Yom
* Yan
* Gakkum

E. PUBLIC TRUS ==> Dukungan Terhadap Polri ( Remunerasi Gaji )

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN : MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KECINTAAN PUBLIK ( MASYARAKAT ) KEPADA INSTITUSI ( POLRI ) DALAM WAKTU CEPAT.

SASARAN: MERUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA SERTA MANAJEMEN POLRI.

STRATEGI IMPLEMENTASI

* MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRAGMATIS.
* QUICK WINS DILAKSANAKAN OLEH PARA PEJABAT PENGAMBIL KEPUTUSAN DI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN KASATWIL DAN PARA PELAKSANA DI LAPANGAN.
* ADANYA KOMITMEN SELURUH PEJABAT / ANGGOTA POLRI.
* SOSIALISASI INTERNAL DAN EXTERNAL.

BENTUK BENTUK QUICK RESPON PADA FUNGSI LAIN

Quick Respons
* Bidang Samapta :
. Kecepatan datang di TKP ( TPTKP ).
. Kecepatan memberikan Bantuan / Pertolongan.

* Bidang Reserse :
. Kecepatan datang di TKP ( olah TKP / identifikasi, Labfor ).
. Cepat dan tepat dalam pelayanan Penerimaan Laporan Polisi ( saksi di BAP ).
. Kecepatan Proses penyidikan tindak pidana.

* Bidang Lalu Lintas :
. Kecepatan datang ke TKP Laka Lantas.
. Kecepatan memberikan bantuan / pertolongan.
. Kecepatan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas.

* Bidang Intelkam :
. Kecepatan pembuatan dan distribusi Produk Intelkam ( Lap Intel, SKCK, SKLD, Kitas, dll )>

* Bidang Manajemen / Administrasi :
. Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat.
. Kecepatan pendistribusan logistik untuk dukopsnal ( BBM, harwat, dll ) dan kebutuhan anggota ( kaporlap ).
. Kecepatan pendistribusian logistik anggaran ( opsnal dan gaji anggota ).
. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan oprasional maupun pembinaan.

TRANPARANSI
BIDANG PENEGAKAN HUKUM

* Penerimaan / pembuatan Laporan Polisi ( LP ) di SPK.
* Pendistribusian LP kepada Penyidik.
* Penyampaian Surat Panggilan.
* Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan.
* Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan proses penyidikan sejak penilaian laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara / SP3
* Pemberkasan perkara dalam bentuk BAP.
* Penyerahan berkas perkara ke JPU.

TRANPARANSI
BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS

* Proses Pembuatan SIM
. Pelayanan Pendaftaran di Loket, Proses Ujian Teori, Proses Ujian Praktek, Proses Pemeriksaan Kesehatan.
* Proses Penerbitan STNK
. Pelayanan door to door, Banking System, Drive Thru
* Proses Penerbitan BPKB
. Rasionalisasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor.
* Penanganan pelanggaran Lalu Lintas.
* Penanganan Kecelakaan LaLu lintas.
* Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas.

TRANPARANSI
Bidang rekrutmen Anggota Polri

* Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, BINTARA ).
* Transparansi dalam pendaftaran
* Transparansi dalam Pelaksanaan Ujian ( Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Akademis ).
* Pembobotan hasil Ujian
* Transparansi Pengumuman hasil seleksi.

ALASAN PEMILIHAN PROGRAM

Dari uraian diatas akan dipilih program unggulan berdasarkan hal hal tersebut :
* Merupakan Produk utama Polri.
* Mempunyain daya ungkit yang kuat ( Key Leverage ).
* Bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
* Bisa direalisasikan dan dan diukur hasilnya dalam waktu 3 12 bulan.

PROGRAM UNGGULAN YANG DIPILIH

* Quick Respons Patroli Samapta.
* Transparansi Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.
* Transparansi Penyidikan TP Melalui Peberian SP2HP.
* Transparansi Rekrutmen Anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan BINTARA ).

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM YANG DIPILIH

Quick Respon Patroli Samapta.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas Polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan patroli samapta dan pos mobile sehingga terbangun interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.

Transparansi penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Transparansi penyidikan melalui pemberian SP2HP.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana melalu pemberian SP2HP sejak tahap penerimaan penilaian laporan, terhap penyidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan secara cepat, tepat dan transparan dan akuntabel.

Transparansi rekrutmen anggota Polri ( AKPOL, PPSS, dan Bintara )
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalu kegiatan rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan secara bersih ( tanpa KKN dan SUAP ), transparan, ( terbuka melalui pengawasan internal dan external ), akuntabel ( dapat dipertanggung jawabkan ) dan humanis ( memperlakukan peserta seleksi secara manusiawi ).

PROGRAM UNGGULAN INI DISEBUT PASTI ( PELAYANAN PRESTASI )
QTQP ACTIONS ( QUICK, TRANSPARAN, AKUNTABEL AND PROFESIONAL ACTIONS)

KENDALA DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM QUICK WINS POLRI

* SDM
* Kuantitas dan kualitas pers Polri sangat terbatas.
* Kultur / perilaku anggota
* Mental
* Komitmen
* Kesejahteraan rendah
* Peralatan / sarana prasarana
* Sarpras patroli masih kurang
* Alat dan cara komunikasi
* Jumlah Klinik pengemudi ( Klipeng ) terbatas
* Harwat belum memadai
* Ruang Yan khusus untuk SP2HP dilengkapi operator dan layar monitor website
* Dukungan Operasioanal
* Indek Dukops / log belum memadai
* Dukungan BBM sangat minim
* Anggaran terbatas / penghematan.

RENCANA TINDAK LANJUT

* PENYIAPAN PERATURAN KAPOLRI TENTANG QUICK WINS.
* PENYIAPAN SDM POLRI ( PERSONEL DAN PELATIH ).
* PENYIAPAN SARPRAS DAN PERALATAN.
* PENYIAPAN DUKUNGAN OPERASIONAL
* PENYIAPAN DUKUNGAN ANGGARAN
* LAUNCHING PROGRAM QUICK WINS
* SOSIALISASI INTERNAL DAN EXTERNAL.

ARAHAN DAN PENEKANAN

QUICK RESPON
* Berdayakan dan kembangkan sarana prasarana komunikasi yang ada di Polres dan POlsek untuk mempermudah akses masyarakat dengan menunjukan petugas operator dengan mengaktifkan nomor panggilan darurat 112.
* Lakukan inventaris seluruh peralatan / sarana prasarana patroli khususnya R4 dan R2 serta Alat apung ( patroli air ) dan lakukan perbaikan serta penambahan saran prasana / peralatan komunikasi.
* Agar aktifkan kontak kontak person langsung ( hotline ) antara masyarakat dengan Para Kepala Satuan Wilayah ( dari Kapolda sampai dengan Kapolsek ) serta fungsi-fungsi operasional ( Samapta, Lantas, Reserse dan Intel ) dengan memberikan nomor hp dan telpon kantor yang mudah dihubungi.
* Agar menyiapkan dan memberdayakan call center di setiap Polres seluruh jajaran sampai ke Polsek, utamanya Polsek yang ada di kota-kota besar.
* Laksanakan pelatihan bagi personil patroli maupun operator komunikasi tentang tata cara berpatroli dan berkomunikasi yang baik dan benar.
* Agar fungsi opsnal dan pembinaan terkait juga melaksanakan quick respon dan memberikan dukungan untuk keberhasilan Program Quick wins.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI PENERBITAN SIM, STNK DAN BPKB
* Pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan profesional.
* Penerbitan SIM, STNK dan BPKB agar mempedomani Standar Operation Procedure ( SOP ).
* Biya penerbitan SIM, STNK dan BPKB sesuai PP No. 31 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis PNBP Polri.
* Penyelesaian penerbitan SIM, STNK, dan BPKB sesuai standard waktu yang tealh ditentukan.
* Mutu produksi SIM, STNK dan BPKB yang diterbitkan memiliki akuntabilitas.
* Pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB tidak berbelit-belit, mudah dipahami, transparan dan mudah dilaksanakan.
* Janji pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB Kepuasan Masyarakat Adalah Citra Pelayanan Kami .
* Motto pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB Kami Memamng Belum Sempurna Tapi Kami Selalu Berusaha .
* Agar mengupayakan Penerapan Sistem AVIS ( Audio Visual Integreted System ) dalam pelaksanaan ujian Sim ( seperti Polda Jateng ) dengan memanfaatkan anggaran PNBP ( Pengajuan Kebutuhan anggaran ke Derenbang Kapolri ).

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERIAN SP2HP
* Dalam proses penyidikan tindak pidana agar para penyidik / penyidik pembantu secara konsisten memberikan SP2HP secara berkala mulai dari tahap penilaian perkara sampai dengan penyerahan berkas / SP3 kepada pelapor / pengadu secara manual / persurat maupun memanfaatkan teknologi Informasi.
* Setiap penyidik memberikan kontak person kepada pelapor / saksi dalam rangka kelancaran komunikasi untuk mengetahui perkembangan penyidik perkara.
* Agar para Kapolda menyiapkan fasilitas website dati tingkat Polda sampai dengan polres khusunya pada satuan fungsi Reskrim sebagai fasilitas pendukung penyampaian SP2HP dan menhyiapkan petugas yang melayani.
* Berdayakan pengawasan penyidik dalam rangka pengendalian penyidik dan pemberian SP2HP sesuai tahapan ( tahap penilaian laporan, tahap penyidikan serta tahap penindakan dan pemeriksaan ).
* Agar diberiakn sanksi yang tegas dan transparan terhadap penyidik dan pembantu penyidik termasuk pengawas penyidik yang tidak melaksanakan pemberian SP2HP kepada pelapor/pengadu.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI REKRUTMEN ANGGOTA POLRI
* Untuk kampanye penerimaan Akpol agar Kapolda langsung melaksanakan sosialisasi di kampus-kampus terkemuka dan terakreditasi di setiap provinsi untuk mendapatkan sumber daya manusia Polri yang lebih berkualitas.
* Untuk pendaftaran maupun tahapan seleksi penerimaan anggota Polri agar peserta diperlakukan lebih humanis / manusiawi dan tidak diskriminatif.
* Agar Kapolda tidak membuka celah sekali pun bagi siapapun untuk melakukan KKn dalam penerimaan anggota Polri, dengan membangun sistem dan pengawasan yang efektif dan efisien.
* Agar seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membuka diri terhadap pengawasan eksternal maupun internal sesuai kompetensinya.
* Agar seluruh pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada pimpinan maupun horozontal kepada publik / stakeholder rekruitmen Polri.

ARAHAN DAN PENEKANAN

TRANSPARASI REKRUTMEN ANGGOTA POLRI
* Agar Sidang penetapan keluusan dalam penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan menggunakan alat bantu teknologi yang memadai, dan dipimpin langsung oleh Kapolda serta disaksikan oleh semua pihak terutama LSM, DPR/D, Pemerhati masalah kepolisian, wartawan, tokoh masyarakat, peserta seleksi, orang tua peserat seleksi dan seluruh stakeholder rekruitmen anggota Polri.
* Agar Kapolda memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan bagi anggota Polri/ panitia maupun masyarakat yang melakukan penyimpangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
* Untuk meminimalisisr adanya oknum Polri/ masyarakat yang mengambil keuntungan dalam seleksi penerimaan anggota Polri maka perlu adanya komunikasi yang jujur dan transparan dengan peserta maupun orang tua peserta, bahwa untuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya.
* Agar Kapolda / karopers tidak menerima sponsporhip dari pejabat / pihak manapun dalam penerimaan anggota Polri.
* Agar Kapolda dan seluruh pejabat utama Polda memegang teguh komitmen untuk melaksanakan seleksi penerimaan anggota Polri secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

KESIMPULAN
* KEBIJAKAN quick wins dapat dijadikan katalisator untuk melakukan Reformasi Birokrasi Polri, dalam rangka Peningkatan Pelayanan sehingga masyarakat semakin mempercayai Polri.
* Pelaksanaan program QUICK WINS harus didukung oleg fungsi-fungsi lain.

REKOMENDASI
* QUICK WINS harus dikembangkan, dijabarkan dan harus dilaksanakan diseluruh Fungsi Teknis Kepolisian diseluruh jajaran.
* Perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri dan Stakeholders / Masyarakat.
* Diperlukan Komitmen dari seluruh anggota Polri dalam mengoperasikan / mengaplikasikan QUICK WINS.
* Diperlukan Tim Asistensi ( PENGAWAS ).